INFO
  •  Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2025 Dibuka, Selengkapnya PENGUMUMAN 

Penyerahan BLT DD di Desa Molie dan Eilogo, Bupati Gelar Dialog Interaktif dengan Masyarakat

Selasa, 17 Juni 2025

Penyerahan BLT DD di Desa Molie dan Eilogo, Bupati Gelar Dialog Interaktif dengan Masyarakat

 

Sabu Raijua, PROKOPIM – Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua melalui Dana Desa kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Triwulan II Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat kurang mampu. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sabu Raijua, Krisman B. Riwu Kore, S.E., M.M., di Aula Kantor Desa Molie (Kecamatan Hawu Mehara) dan Desa Eilogo (Kecamatan Sabu Liae) pada Selasa (17/6/2025).

Penyerahan BLT Dana Desa Triwulan II Desa Molie Kecamatan Hawu Mehara kepada 46 keluarga penerima manfaat (KPM) dan Penyerahan BLT Dana Desa Triwulan II Desa Eilogo Kecamatan Sabu Liae kepada 17 keluarga penerima manfaat  (KPM).  Pada sambutannya menyampaikan BLT DD disalurkan sebagai bukti bahwa pemerintah tak pernah berhenti berupaya meringankan beban masyarakat. ”Meski tak sebesar yang kita harapkan, semoga bantuan ini bisa menjadi suntikan semangat sekaligus bantuan konkret bagi keluarga penerima," ujar Bupati Krisman penuh harap. Usai penyerahan bantuan secara simbolis, Bupati dengan penuh keterbukaan menginisiasi dialog interaktif bersama masyarakat Desa Molie dan Eilogo. Dalam suasana yang akrab dan penuh kekeluargaan, beliau secara langsung menyerap berbagai aspirasi, masukan, serta keluhan warga.

Adapun berbagai keluhan, aspirasi, dan masukan konstruktif yang disampaikan masyarakat langsung dijawab direspon oleh Bupati antara lain:

Respon Bupati Sabu Raijua Terhadap Pengaduan Masyarakat

 

1.Mekanisme mengakses jalur pengaduan langsung kepada Bupati, baik di rumah jabatan maupun kantor Bupati.

" Kami senantiasa berupaya untuk dapat menerima kehadiran masyarakat secara langsung, baik di rumah jabatan maupun kantor Bupati. Namun mengingat tingginya jumlah tamu yang ingin bertemu, kami menerapkan sistem pengaturan pertemuan melalui perjanjian terlebih dahulu."

2.Penundaan Pencairan Proposal Kelompok Tani Miradeharri

“Saya akan segera menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan untuk melakukan verifikasi menyeluruh guna menelusuri penyebab penundaan pencairan proposal Kelompok Tani Mira Dei Hari, mengevaluasi kelengkapan seluruh dokumen administrasi terkait, serta segera memproses pencairan dana begitu dipastikan semua persyaratan telah terpenuhi, guna menjamin kepentingan dan kelancaran aktivitas kelompok tani.”

3.Permohonan Bantuan Hand Traktor

”Menyangkut permohonan bantuan hand traktor dari Kelompok Tani Mira Dei Hari, kami menyampaikan bahwa saat ini terdapat banyak permintaan serupa dari berbagai kelompok tani. Meskipun tidak semua permohonan dapat langsung dipenuhi, kami menjamin bahwa setiap permohonan akan melalui proses verifikasi yang cermat untuk menilai tingkat urgensi dan kesesuaian dengan kebutuhan riil masing-masing kelompok, termasuk Kelompok Tani Mira Dei Hari, guna memastikan alokasi bantuan yang tepat sasaran dan berkeadilan.”

4.Kelangkaan BBM

”Terkait isu kelangkaan BBM, saat ini kondisi di SPBU Seba telah jauh membaik dengan berkurangnya antrian masyarakat secara signifikan. Adapun kelangkaan yang sempat terjadi disebabkan oleh gangguan distribusi akibat faktor cuaca. Mengenai polemik penjualan BBM eceran di atas HET, kami mengakui keterbatasan dalam pengawasan menyeluruh, namun setiap laporan yang masuk akan kami tindaklanjuti secara serius. Untuk itu, kami mengharapkan peran aktif masyarakat dalam melaporkan praktik-praktik tidak sesuai aturan. Kami juga berharap pembangunan SPBU di Hawu Mehara dapat segera diselesaikan agar distribusi BBM dapat merata ke seluruh kecamatan." 

5.Kendala Penerimaan CPNS dan Tenaga Honorer

"Mengenai kendala peserta CPNS, perlu kami sampaikan bahwa proses penerimaan CPNS sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), di mana seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara mandiri oleh BKN tanpa melibatkan campur tangan pemerintah daerah. Selain itu, terkait pengangkatan tenaga honorer, saat ini telah terjadi perubahan kebijakan dimana pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan seperti pada masa sebelumnya."

6.Permasalahan Ketersediaan Listrik di 2 RT Desa Eilogo

”Saat ini kapasitas daya listrik di Kabupaten Sabu Raijua memang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten telah menyiapkan lahan seluas 5 hektar di Desa Eilode guna pembangunan pembangkit listrik baru dengan kapasitas lebih besar. Kami telah melakukan koordinasi intensif dengan PLN dan Kementerian ESDM, dimana permohonan peningkatan kapasitas listrik saat ini sedang dalam proses pengajuan untuk dapat menjangkau lebih banyak warga di wilayah ini.”

7.Masalah Potongan Iuran BPJS & Kenaikan Gaji Perangkat Desa

”Terkait potongan BPJS Kesehatan dan permintaan kenaikan gaji perangkat desa, kami akan segera mengkomunikasikan hal ini dengan Dinas BPJS serta instansi terkait (Badan Keuangan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa). Mengenai kenaikan gaji, perlu Kami sampaikan bahwa belanja pegawai hanya 40% dari APBD sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian diluar aturan tersebut”

8.Permohonan Bantuan Bibit Rumput Laut

"Terkait permohonan bantuan bibit rumput laut dari kelompok tani, kami menghimbau agar dapat mengajukan proposal resmi kepada Dinas Perikanan dan Kelautan untuk dilakukan proses verifikasi kelengkapan administrasi dan kesesuaian dengan persyaratan teknis. Apabila proposal tersebut telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan, kami akan segera menindaklanjutinya dengan mengalokasikan bantuan bibit sesuai ketentuan yang berlaku, guna mendukung pengembangan budidaya rumput laut di wilayah ini."

9.Permintaan Drainase Dusun I Desa Eilogo

"Terkait permohonan pembangunan drainase di Dusun I Desa Eilogo, dengan ini kami sampaikan bahwa usulan tersebut akan kami masukkan sebagai prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 mendatang. Melalui mekanisme perencanaan partisipatif ini, kami akan memperjuangkan agar kebutuhan drainase tersebut dapat dianggarkan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) atau sumber pendanaan lainnya, sesuai dengan ketentuan dan ketersediaan anggaran yang berlaku.

10.Penambangan Pasir Liar Penyebab Abrasi

"Terkait penambangan pasir liar yang menyebabkan abrasi, kami telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Ngada untuk menjalin kerjasama penyediaan pasir sungai yang akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan di Sabu Raijua. Langkah strategis ini kami tempuh sebagai solusi berkelanjutan untuk mengalihkan aktivitas penambangan masyarakat dari wilayah pesisir, sekaligus memenuhi kebutuhan material konstruksi secara legal dan ramah lingkungan.”

Usai merespon pengaduan masyarakat, bupati menyampaikan bahwa saat ini, sebagian besar program yang dijanjikan masih dalam tahap perencanaan anggaran dan baru akan efektif berjalan mulai Juli mendatang. Namun, melalui efisiensi anggaran internal—seperti pengurangan perjalanan dinas dan kegiatan non-prioritas—telah berhasil menghemat Rp26 miliar. Dana ini telah dialokasikan untuk program prioritas yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, seperti:

 

Santunan Dana Duka

Bagi keluarga yang anggota keluarganya meninggal di sabu 

sebesar Rp 2.000.000 dan yang meninggal diluar wilayah sabu

dan akan dibawa ke sabu sebesar Rp3.000.000,-

Seragam Sekolah Gratis

Bagi siswa/i baru yang akan mendaftar di sekolah

Bantuan Bagi Kelompok Tani ; 

Kawat Duri, Hand Traktor, Mesin Pompa Air

Bantuan Bagi Kelompok Nelayan

Mesin Ketinting, Pukat, Lampara, fish finder (sonar)

Bantuan Sumur Bor

bagi masyarakat yang kesulitan air bersih ;

Bantuan Rumah Layak Huni;

Bagi masyarakat yang rumahnya benar-benar tidak layak. 

 

Bupati Sabu Raijua menyerahkan bantuan Selasa, 17 Juni 2025

Bupati kembali menegaskan bahwa Semua program yang dirancang telah melalui kajian mendalam untuk memastikan manfaatnya langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan penyalurannya harus tepat sasaran karena menggunakan anggaran masyarakat. "Kami memastikan bantuan hanya untuk yang benar-benar membutuhkan, tanpa memandang latar belakang politik,”tutup bupati.


Simpan sebagai :

Berita terkait :

«

Februari 2026

»
MggSenSelRabKamJumSab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28